Industri sawit Indonesia berada di persimpangan antara peluang ekonomi besar dan tuntutan keberlanjutan yang terus meningkat. Untuk menjawab tantangan ini, dua skema sertifikasi menjadi acuan utama bagi pelaku usaha sawit di Tanah Air, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Meski sama-sama bertujuan mendorong praktik sawit berkelanjutan, keduanya memiliki karakteristik, cakupan, dan mekanisme yang berbeda.
ISPO merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari komitmen nasional untuk memastikan seluruh pelaku usaha sawit, baik perusahaan besar maupun pekebun swadaya, menjalankan praktik produksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negeri. Cakupan ISPO meliputi aspek legalitas usaha, praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan, hingga tanggung jawab sosial terhadap pekerja dan masyarakat sekitar. Karena sifatnya yang berbasis regulasi nasional, ISPO menjadi acuan yang relevan bagi seluruh pelaku usaha sawit yang beroperasi di Indonesia.
Di sisi lain, RSPO adalah skema sertifikasi sukarela yang dikembangkan oleh organisasi multi-pemangku kepentingan internasional, melibatkan produsen, pengolah, pedagang, produsen barang konsumen, peritel, hingga organisasi lingkungan dan sosial dari berbagai negara. RSPO dikenal memiliki standar yang cukup komprehensif, termasuk persyaratan ketat terkait identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), larangan pembukaan lahan gambut dalam, prinsip Free Prior and Informed Consent, hingga transparansi rantai pasok melalui sistem penelusuran (traceability). Karena orientasinya yang berbasis permintaan pasar global, sertifikasi RSPO umumnya menjadi syarat penting bagi perusahaan yang ingin mengekspor produk sawitnya ke pasar Eropa, Amerika, maupun mitra dagang lain yang menerapkan kebijakan pengadaan berkelanjutan.
Perbedaan mendasar lainnya terletak pada sifat kewajiban. ISPO bersifat mandatori dan menjadi bagian dari kepatuhan hukum di Indonesia, sementara RSPO bersifat sukarela namun semakin menjadi standar de facto yang diminta oleh pembeli internasional. Meski demikian, kedua skema ini sesungguhnya saling melengkapi. Banyak persyaratan dalam RSPO, seperti HCV Assessment, Social Impact Assessment, dan pengelolaan lingkungan, memiliki kesamaan substansi dengan ketentuan dalam ISPO, sehingga perusahaan yang telah mempersiapkan dokumen dan sistem manajemen untuk satu skema umumnya akan lebih siap ketika mengajukan sertifikasi pada skema lainnya.
Bagi perusahaan sawit, memiliki kedua sertifikasi ini memberikan keuntungan ganda. ISPO memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap regulasi domestik, sementara RSPO membuka akses ke pasar premium internasional yang semakin selektif terhadap produk bebas deforestasi dan eksploitasi. Kombinasi keduanya juga memperkuat posisi tawar perusahaan di hadapan investor dan lembaga keuangan yang kini semakin memperhitungkan kriteria ESG dalam keputusan pembiayaan.
Namun, proses menuju sertifikasi ISPO maupun RSPO membutuhkan persiapan matang, mulai dari audit kepatuhan legal, penyusunan dokumen HCV dan HCS, kajian dampak sosial, hingga pembangunan sistem manajemen lingkungan yang terintegrasi. Kompleksitas ini membuat banyak perusahaan memilih untuk didampingi oleh konsultan teknis yang memahami kedua standar secara mendalam.
Re.Mark Asia merupakan salah satu penyedia jasa konsultasi yang berpengalaman mendampingi perusahaan sawit dalam proses sertifikasi ISPO maupun RSPO, mulai dari asesmen awal, penyusunan dokumen teknis, hingga pendampingan audit, dengan pendekatan yang mengintegrasikan kepatuhan regulasi nasional dan standar internasional secara menyeluruh.
Pada akhirnya, memahami perbedaan sekaligus keterkaitan antara ISPO dan RSPO membantu perusahaan menyusun strategi sertifikasi yang efisien, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab tuntutan pasar domestik maupun global secara bersamaan.
